Bro sekalian, artikel sebelum ini di tmcblog menyatakan bahwa Importir produsen disinyalir kehilangan kekuatan legal untuk impor CBU setelah MA mencabut pasal 2 ayat (1) juncto pasal 1 angka 3 Permendag 39/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi (CBU) oleh Produsen. Namuan banyak bro bro yang bertanya . . . ATPM mana Yang dimaksut dengan atikel tersebut?

Ngubek ngubek literatur diperoleh bahwa yang dimaksut adalah Produsen yang memiliki Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P). Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harus dimiliki perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan impor sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dan API ini ada dua jenis yakni API-Produsen (API-P) dan API-Umum (API-U)

API-P adalah Yaitu izin impor yang dikeluarkan dan Khusus diberikan kepada perusahaan Industri Non PMA/PMDN untuk menunjang kegiatan industrinya. Nah tmcblog mencoba menganalisa bisa jadi perusahaan macam AHM, YIMM, SIS, KMI termasuk dalam perusahaan pemegang API-P, cmiiw

Sedangkan API-U adalah Yaitu Izin Impor yang dikeluarkan dan diperuntukan kepada perusahaan Non Industri yang melakukan kegiatan impor barang. Yang dibilang ATPM/APM belum tentu pemengang API-P, Bisa jadi beberapa APM adalah pemegang API-U yang sebenarnya apa yang dikerjakannya mirip mirip dengan importir umum, namun perbedaannya dengan importir umum biasa adalah ATPM/APM ini diakui oleh prinsipal pusatnya di negri sebrang , mengenai APM mana contohnya . . .jujur tmcblog takut salah nyebut soale nggak ada data πŸ˜€ he he he πŸ˜€ tapi yang penting point dan benang merahnya dapetkan? . . . Oke semoga tambahan ini bisa semakin membuka pengetahuan kita bersama . . . semoga berguna

Taufik of BuitenZorg

Update :

Pencerahan dari bro AJW20:

saya coba sedikit sharing buat mas taufik dan rekan2 bikerz semua. sebenarnya pasal 2 dalam permendag 39 th. 2010 ini sudah dicabut sejak awal februari, dan diberi waktu maksimal 90 hari bagi Kemendag untuk melakukan revisi (jika diperlukan)

oke.., mulai dari pertanyaan sederhana terkait interpretasi mas taufik yang menganggap nggak boleh lagi impor kendaraan CBU, setelah pencabutan Permendag 39 th. 2010.

Jika Permendag tersebut menjadi dasar hukum/legalitas impor kendaraan CBU (legalitas nya baru ada tahun 2010 dan berlaku efektif per januari 2011), lalu kenapa dari dulu2 kendaraan CBU bisa masuk padahal dasar hukumnya baru ada tahun 2010?? so., sudah pasti anggapan ini (yang menganggap pencabutan pasal 2 = tidak boleh impor CBU) adalah kurang tepat.

Perlu diketahui bahwa sebelum Lahirnya permendag 39 tahun 2010 tentang KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN, sudah ada beberapa permendag yang mengatur ketentuan Impor seperti permendag 31 th. 2007 dan permendag 45 th. 2009.
Perbedaannya adalah, dalam permendag 39-2010, impor barang JADI – menjadi lebih dipermudah.

definisi barang jadi menurut Permendag ini:
> Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang.

jadi, yang diatur bukan hanya produsen kendaraan bermotor / ATPM, tapi semuanya.

Nahh.., dengan munculnya Permendag 39 ini (jaman ibu marie pangestu), banyak pihak seperti Kadin, dan Pengusaha Kecil/UMKN menjadi khawatir bahwa impor barang jadi akan semakin meraja lela dan industri/produk lokal jadi semakin terpinggirkan. lebih dari itu, peraturan ini juga dikhawatirkan akan membuat/mendorong PRODUSEN hanya sekedar menjadi PEDAGANG, dll masih banyak akibatnya (bisa browsing sendiri yaa utk lihat dampak peraturan ini)

karena berbagai dampak negatif itulah pasal 2 Permendag 39 ini dicabut… Ssayangnya, beberapa pengusaha (salah satunya ATPM) salah interpretasi dan jadi kebakarang jenggot (kalo punya jenggot :p ), dengan mengatakan sudah nggak bisa lagi impor komponen kendaraan dan suku cadang.

Jadi, sekali lagi, pencabutan pasal 2 ini bukan berarti Produsen (salah satunya ATPM) nggak bisa impor kendaraan CBU., tetep bisa kok impor ninja, ferari, sepatu, mainan anak-anak, dll (kondisi yang sama dengan tahun 2011 kebawah)

Aturan impor barang ( saya kutip penjelasan Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi – Kemenperin) sebenarnya diterapkan hanya untuk produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, pengadaan komponen, atau uji coba pasar.
izin impor tersebut hanya dikeluarkan dengan pertimbangan produsen memerlukan fleksibilitas, seperti untuk pengadaan komponen, tes pasar, layanan purnajual dan untuk tes pasar kendaraan model baru.

tentunya kita2 nggak mau donk negara kita cuma dijadikan pasar aja, minimal mereka setelah tes pasar, harus produksi disini, TITIK…!! lebih dari itu harus ada transfer teknologi seperti yang dilakukan Hero Motor India.

tambahan info mengenai Angka Pengenal Importir (API) (dikutip dari Permendag 45 – 2009) :
> API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau
memindahtangankan barang kepada pihak lain.

> API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

sayangnya pemerintah belum/tidak menerapkan aturan yang ketat bagi pemegang API-U (hayooo siapaa yaa pemegang API-U).. padahal dari sinilah bisa muncul β€˜lubang’ yang berpeluang untuk mengerdilkan industri lokal.

sekian dari saya, semoga bermanfaat. CMIIW..

73 COMMENTS

  1. wew
    berarti model CBU nya gak semua ATPM sama ya kang…..

    nah lho…….
    yang mana ini…..

    tinggal tunggu aja
    motor CBU apa yang diskontinyu

    Guest
  2. yup,,,masak ms 8 juta/tahun kalah sama ms 500 biji per tahun,,,bajing*n tai-lan,vietnam,timor leste dkk

    Guest
  3. lah Ntar Kawasaki Menjual ZX-6 dan ER-6 berarti harus ada dua perusahaan yang satu kawasaki dengan ijin API-P dan satunya lagi API-U atau malah mau ngerakit Zx-6 dan ER-6 disini πŸ˜€ biar lebih murah

    Guest
  4. yah dibikin diindo supaya komponen lokal kepake n menciptakan lapangan kerja biar ga dibilang pemerintah sekarang ga haus pajak …………

    Guest
  5. beli via internet bagaimana ya… dan didatangkan lewat jasa pengiriman barang
    …….paling di tepu

    ***maafkan saya jika saya salah

    Guest
  6. setau saya uu 39 itu membolehkan impor barang jadi
    jadi sekarang karena sudah dicabut semua importir yang memiliki ijin impor barang jadi tidak lagi bisa impor barang jadi

    ini bisa bagus karena menghambat produk jadi dari negara lain masuk dan bersaing di negara kita

    CMIIAW

    Guest
  7. Wah ninja 250 import jga kan? Sy lgi pesan di dealer Kawasaki SBW deretan LP cipinang jatinegara kta sales’y smua dealer Kawasaki stok ninja 250 kosong nunggu kiriman dari luar/import..gimana ini..???

    Guest
  8. kalo kayak probike itu API-U yach….
    ntar yg mau beli moge kayak CBR 1000 atw moge lainnya gimana tuh…???

    Guest
  9. masalah klasik supply and demand
    selama demand tinggi dan elastisitas harga rendah selamanya
    harga ngak bakalan turun
    kecuali ada produsen pesaing yg menjual dgn harga banting, dan produlnya laku….

    implikasinya… motor2 CBU sprti ninja250, cbr150, 250, pcx125/150 er6 dllnya akan didiscontinue
    ataw
    harganya dinaekken ataw isitilah kerennya disesuaiken
    krn pajak beda antara atpm dan iu

    kalo dickdkan ngak segampang itu minta ijin prinsipal
    belum lagi masalah alokasi sdm dan modal untuk ckd brg baru

    Guest
  10. dan klu ntar ketentuan itu bener berjalan, kayaknya pemerintah emang mau mengendalikan PPnBM secara ketat, mungkin selama ini kesenjangan kemampuan pajak antara yg kayak ane sm yg juragan2 begitu jauh (sotoymode:on). Kayaknya barang2 yg bener2 mewah dan g bs di asembly di dlm negri bakalan dicekek deh pajaknya coz barang kayak gitu cuma golongan tertentu yg mampu beli. Pendeknya penegasan soal pajak sedikt ada perkembangan ditengah ke galuan negeri ini, jgn sampe negara galau pelampiasannya cuma sama bbm aja

    Guest
  11. kang Taufik, trus CBR150,CBR250,GW250,KX250f,er6n/f,zx6r,KLX250 itu gimana? itu khan impor? tolong di terangkan…

    Guest
  12. Kalo aturan itu segara diterapkan kabar baik bagi rakyat indonesia,karena pabrikan jepang tentu akan memperhitungkan kembali betapa besar potensi indonesia bila dibandingkan dengan negara seperti thailand yg selama ini menjadi basis produksi motor2 baru.Dan kita berharap negara kita bisa dijadikan pusat/riset produk2 terbaru kelas dunia seperti perusahaan mobil toyota.

    Guest
  13. saya coba sedikit sharing buat mas taufik dan rekan2 bikerz semua. sebenarnya pasal 2 dalam permendag 39 th. 2010 ini sudah dicabut sejak awal februari, dan diberi waktu maksimal 90 hari bagi Kemendag untuk melakukan revisi (jika diperlukan)

    oke.., mulai dari pertanyaan sederhana terkait interpretasi mas taufik yang menganggap nggak boleh lagi impor kendaraan CBU, setelah pencabutan Permendag 39 th. 2010.

    Jika Permendag tersebut menjadi dasar hukum/legalitas impor kendaraan CBU (legalitas nya baru ada tahun 2010 dan berlaku efektif per januari 2011), lalu kenapa dari dulu2 kendaraan CBU bisa masuk padahal dasar hukumnya baru ada tahun 2010?? so., sudah pasti anggapan ini (yang menganggap pencabutan pasal 2 = tidak boleh impor CBU) adalah kurang tepat.

    Perlu diketahui bahwa sebelum Lahirnya permendag 39 tahun 2010 tentang KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN, sudah ada beberapa permendag yang mengatur ketentuan Impor seperti permendag 31 th. 2007 dan permendag 45 th. 2009.
    Perbedaannya adalah, dalam permendag 39-2010, impor barang JADI – menjadi lebih dipermudah.

    definisi barang jadi menurut Permendag ini:
    > Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang.

    jadi, yang diatur bukan hanya produsen kendaraan bermotor / ATPM, tapi semuanya.

    Nahh.., dengan munculnya Permendag 39 ini (jaman ibu marie pangestu), banyak pihak seperti Kadin, dan Pengusaha Kecil/UMKN menjadi khawatir bahwa impor barang jadi akan semakin meraja lela dan industri/produk lokal jadi semakin terpinggirkan. lebih dari itu, peraturan ini juga dikhawatirkan akan membuat/mendorong PRODUSEN hanya sekedar menjadi PEDAGANG, dll masih banyak akibatnya (bisa browsing sendiri yaa utk lihat dampak peraturan ini)

    karena berbagai dampak negatif itulah pasal 2 Permendag 39 ini dicabut… Ssayangnya, beberapa pengusaha (salah satunya ATPM) salah interpretasi dan jadi kebakarang jenggot (kalo punya jenggot :p ), dengan mengatakan sudah nggak bisa lagi impor komponen kendaraan dan suku cadang.

    Jadi, sekali lagi, pencabutan pasal 2 ini bukan berarti Produsen (salah satunya ATPM) nggak bisa impor kendaraan CBU., tetep bisa kok impor ninja, ferari, sepatu, mainan anak-anak, dll (kondisi yang sama dengan tahun 2011 kebawah)

    Aturan impor barang ( saya kutip penjelasan Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi – Kemenperin) sebenarnya diterapkan hanya untuk produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, pengadaan komponen, atau uji coba pasar.
    izin impor tersebut hanya dikeluarkan dengan pertimbangan produsen memerlukan fleksibilitas, seperti untuk pengadaan komponen, tes pasar, layanan purnajual dan untuk tes pasar kendaraan model baru.

    tentunya kita2 nggak mau donk negara kita cuma dijadikan pasar aja, minimal mereka setelah tes pasar, harus produksi disini, TITIK…!! lebih dari itu harus ada transfer teknologi seperti yang dilakukan Hero Motor India.

    tambahan info mengenai Angka Pengenal Importir (API) (dikutip dari Permendag 45 – 2009) :
    > API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau
    memindahtangankan barang kepada pihak lain.

    > API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

    sayangnya pemerintah belum/tidak menerapkan aturan yang ketat bagi pemegang API-U (hayooo siapaa yaa pemegang API-U).. padahal dari sinilah bisa muncul ‘lubang’ yang berpeluang untuk mengerdilkan industri lokal.

    sekian dari saya, semoga bermanfaat. CMIIW..

    Guest
  14. Nah itu maksudnya apm yg udh punya fasilitas pabrik disini, gak boleh impor cbu lagi gitu ? Kalo begini bagus dah, biar kapasitas produksi ditingkatin, investasi makin gede, makin bnyk lap. kerja. Biar kita gak cuma jd pasar doang, dan apm gak cuma ngeruk untung numpang jualan doang. Biar tau tuh pabrikan, mosok Toyota yg jd market leader produk lokalnya cuma avanza rush inova ama truk. Lbh parah lg Mazda sm Ford, semuanya cbu dr Tailan. Padahal produkny gak canggih, kalah sm MB, BMW, VW, Audi yg udh ckd pdhl produkny jauh lbh canggih. Ketauan mana yg bisnis pake komitmen mana yg cuma mikir untung gede…

    Guest
  15. mungkin yang dilarang adalah perusahan perakitan yang mengimpor barang secara CBU seperti aHM mendatangkan CBR atau kawasaki mendatangkan n250 karena secara nyata mereka mampu memproduksinya didalam negeri. menurut ane sih.

    Guest
  16. @mas Taufik @bro ajw20 :

    Penjelasan mengenai Permendag 39/2010 pasal 2 yg dicabut oleh MA di atas sebagian besar sangat tepat. Tapi saya melihat satu poin yg kurang pas yaitu pada poin bahwa dengan pencabutan pasal 2 tersebut kemudian Produsen (pemegang API-P) tetap bisa impor barang jadi sebagaimana yg bisa dilakukan sebelum terbitnya Permendag 39/2010.

    Justru di permendag 45 dan 37 secara tegas disebutkan bahwa pemegang API-P, yaitu produsen, hanya bisa mengimpor barang yang mendukung proses produksi. Artinya, produsen hanya bisa impor material, mesin, dan bahan pendukung. Dan sudah pasti tidak bisa impor barang jadi, dalam konteks motor adalah motor2 CBU.

    Sedangkan pemegang API-U (trader alias pedagang yg ga punya pabrik) hanya boleh impor barang utk diperdagangkan. Mau yg diimpor itu barang jadi (CBU) atau bahan baku atau bahan penolong, selama utk diperjual belikan, maka pemegang API-U lah yang secara sah berhak melakukan.

    Permendag 37 dan 45 ini awalnya dilahirkan dari semangat untuk melindungi industri dalam negeri di era perdagangan bebas yang secara langsung berakibat pada penurunan, atau bahkan di-nol-kannya bea masuk. Jadi, ketentuan tentang API ini adalah non tariff measurement atau cara menghambat arus barang dari luar negeri di luar mekanisme bea masuk.

    Yang jadi masalah adalah, ada sesuatu yg aneh dengan ketentuan ini di mana produsen (yg sudah investasi dan menyerap banyak tenaga kerja di pabrik) justru dilarang impor barang jadi, sedangkan trader (seperti importir umum ataupun apm tanpa pabrik) justru leluasa mengimpornya. Impor barang jadi oleh produsen adalah sesuatu yang wajar karena ada barang komplementer, maupun tes pasar utk barang2 yg belum ketemu skala ekonomisnya kalo diproduksi di sini, contohnya: tes market.

    Jadi, adanya permendag 39/2010 menurut saya justru mengembalikan azas keadilan. Maka ketika pasal 2 dicabut, pemegang API-U lah yg diuntungkan karena bisa impor barang jadi sepuas2nya tanpa ada ketentuan yg lebih rinci.

    Muncul pertanyaan lain : kalo cuma barang komplemen ya ga usah jualan aja,biar industri lokal terangsang (bahasanya asikk nih.hehehe). Jawaban: tidak semua bisa pakai logika seperti itu. Ada perusahaan2, terutama yang multinasional, yang menerapkan sistem produksi dalam bentuk regional sourcing, misalnya di industri mobil: prinsipal mobil merk XYZ memutuskan mobil tipe A diproduksi di indonesia utk pasar ASEAN,sedangkan mobil tipe B diproduksi di India untuk pasar Asia. Dg kondisi itu,maka mau tdk mau utk bisa jualan mobil tipe B, indonesia harus impor. Di industri motor kan juga seperti itu, misalnya Thailand yg dijadikan basis produksi N250R secara global.

    Jadi, kalo semangatnya adalah perlindungan dan rangsangan bagi pertumbuhan industri dlm negeri, mekanisme impor barang jadi oleh pemegang API-U lah yang semestinya diatur. Di poin ini saya sependapat dg mas bro πŸ™‚

    Mudah2an menjelaskan.

    Guest
  17. malah semakin puseng,, haha..
    semoga langkah yg di ambil pemerintah ga nyusahin rakyat..
    kadang2 yg susah tuh yg menengah,,
    contoh harga bbm naek..
    yg miskin dapet subsidi,,
    yg kaya ga peduli duit banyak..
    yg menengah uang pas2an,, mo beli premium di kata2in,, mo beli pertamax kemahalan.. sedih d.. πŸ™
    btw bukan berarti saia punya alphard yg plat no nya ada 888 itu lho,, haha,, amin d kalo bisa punya alphard.. πŸ™‚

    Guest
  18. numpang urun rembug sedikit…

    apa yg disampaikan Bro Taufik & Bro ajw20 sudah tepat melihat dari kaca mata Pemerintah untuk mengatur Produsen (pemilik API-P) dan Distributor/pedagang (pemilik API-U).

    ada sedikit komentar buat Bro Dreamer…

    Permendag 37 dan 45 ini awalnya dilahirkan dari semangat untuk melindungi industri dalam negeri di era perdagangan bebas yang secara langsung berakibat pada penurunan, atau bahkan di-nol-kannya bea masuk. Jadi, ketentuan tentang API ini adalah non tariff measurement atau cara menghambat arus barang dari luar negeri di luar mekanisme bea masuk.
    –> sangat setuju sekali

    Yang jadi masalah adalah, ada sesuatu yg aneh dengan ketentuan ini di mana produsen (yg sudah investasi dan menyerap banyak tenaga kerja di pabrik) justru dilarang impor barang jadi, sedangkan trader (seperti importir umum ataupun apm tanpa pabrik) justru leluasa mengimpornya. Impor barang jadi oleh produsen adalah sesuatu yang wajar karena ada barang komplementer, maupun tes pasar utk barang2 yg belum ketemu skala ekonomisnya kalo diproduksi di sini, contohnya: tes market.

    –> ini yang jadi permasalahan….kenapa?
    Saat ini, sudah cukup banyak “fasilitas2” yang diberikan pemerintah kepada produsen yang mengimpor untuk keperluan produksinya (misal: BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), KITE, dll), dengan maksud agar Produk jadinya nantinya bisa “kompetitif”

    tapi, “fasilitas2” tsb tidak didapatkan oleh Importer (pemilik API-U) walaupun mengimpor produk yg sama…
    artinya pemilik API-P (Produsen) tetap diuntungkan …

    Kenapa Pemerinntah memisahkan AP-P & API-U, agar “fasilitas2” yg diberikan tersebut yg notabene untuk keperluan Produksi tidak disalahgunakan utk dijual langsung….(artinya pemerintah dirugikan)

    Jadi, adanya permendag 39/2010 menurut saya justru mengembalikan azas keadilan. Maka ketika pasal 2 dicabut, pemegang API-U lah yg diuntungkan karena bisa impor barang jadi sepuas2nya tanpa ada ketentuan yg lebih rinci.
    –> Justru dengan dipisahkan impor untuk Keperluan produksi (API-P) dengan impor barang jadi (API-U), nantinya pemerintah akan lebih mudah untuk memisahkan Perusahaan mana saja yg bisa dapat “fasilitas2” (pemiliki API-P) dan mana yang tidak ( pemilik API-U), dan untuk menghindari Produsen yg “nakal” yg mau mendapatkan “fasilitas” tsb tetapi sebenarnya hanya mengimpor barang jadi saja…

    Guest
  19. sebenernya di penjelasan saya, pertanyaan atau pernyataan bro dreamer sdh dpt terjelaskan..

    mungkin gini biar gampangnya, waktu permendag 39 th. 2010 ini belom nongol, ATPM tetep bisa ngimpor kendaraan CBU nggak??? taun 2005 satria FU, CBR 150 series dari taun brapa yaa CBU nya?? πŸ˜€ pada saat itu kan nggak ada permendag 39 yaa.

    saya kutip lagi postingan sebelumnnya:

    “Jadi, sekali lagi, pencabutan pasal 2 ini bukan berarti Produsen (salah satunya ATPM) nggak bisa impor kendaraan CBU., tetep bisa kok impor ninja, ferari, sepatu, mainan anak-anak, dll (kondisi yang sama dengan tahun 2011 kebawah)

    Aturan impor barang ( saya kutip penjelasan Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi – Kemenperin) sebenarnya diterapkan hanya untuk produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, pengadaan komponen, atau uji coba pasar.
    izin impor tersebut hanya dikeluarkan dengan pertimbangan produsen memerlukan fleksibilitas, seperti untuk pengadaan komponen, tes pasar, layanan purnajual dan untuk tes pasar kendaraan model baru.”

    mengenai pengaturan importir.., saya sangat setuju bahwa pemerintah harus mengatur pemegang API-U.., API-P juga..

    beberapa cth bentuk pengaturannya, misalnya membatasi waktu ‘tes’ pasar maksimal 2 tahun bagi ATPM, dan 5 tahun bagi prinsipal yang belum mempunyai pabrik disini,, sehingga kedepannya mereka harus bangun pabrik disini.. mengenai IU, saya kira marketnya nggak se-masal ATPM, jadi mungkin pemerintah blom ada aturan yang ketat.. CMIWW

    smoga membantu.. agak heran juga udah banyak berita2 yang menganggap impor CBU gak boleh lagi lantaran pasal 2 dicabut πŸ˜€

    Guest
  20. @ bro Endhoy :

    Mantab bro..
    Saya pikir kalau tujuan akhirnya adalah proteksi industri nasional, cara yang dipakai pemerintah semestinya bukan dengan membatasi impor barang jadi oleh produsen. Barang yg diimpor oleh produsen sangat jelas, bahkan di ijin impor barang jadi disebutkan rincian barang berikut HS Code nya. Pemerintah, (dlm hal ini inter-dept kemendag, bea cukai, bkpm, perindustrian) pun mengontrol lewat mekanisme post audit (kapan pun bisa dilakukan). Di samping itu, yg diimpor sebagian besar adalah produk pelengkap, tes market, yg nilainya tidak dominan dibanding produk yg dihasilkan di pabrik.
    Sedangkan di sisi lain pemegang API-U bebas meredeka impor barang apapun dg jumlah berapapun. Imbasnya: banjir produk lokal.

    Memang betul, pemegang API-P diberikan fasilitas seperti KITE, BMDTP, masterlist, tax incentive (PP 62 yg sekarang sudah diupdate PP baru..lupa no brapa), ataupun tax holiday. Dan betul pula kalau fasilitas ini meningkatkan daya saing. Tapi kembali lagi ke pokok persoalan yaitu membendung impor barang jadi secara tidak terkendali utk meningkatkan daya saing industri lokal. Arus masuk barang jadi lewat pemegang API-U tidak ada yg mengontrol, baik jenis maupun jumlahnya. Beda dengan pemegang API-P yg oleh Permendag 39 dikontrol jenis barangnya melalui ijin impor barang jadi oleh produsen. Dengan kondisi seperti ini, produk jadi dari luar bebas masuk lewat pemegang API-U.

    Nah, denger2 permendag baru nanti akan mencari jalan tengah agar tidak kembali sama persis dengan pasal 2 yg dicabut oleh mahkamah agung tp tetep mengakomodasi kepentingan industri.

    Mari kita lihat, mas bro πŸ™‚

    Guest
  21. @edhoy: ane setuju bro, karena API P telah diberi perlakuan istimewa oleh pemerintah seperti perlakuan pajak yang berbeda dari API U. menurut ane pemrintah bermaksud jangan sampai perusahaan manufaktur berubah fungsi jadi importir umum.

    Guest
  22. >67. ipunx – April 6, 2012
    cbu ga bisa , ya ckd aja…
    protolin rodanya aja. dah jadi ckd kan ?

    Kalo yang CBU dalam PIBnya di akalin sebagai CKD, pasti akan beda lagi urusan HS-codenya, sampai proses audit oleh Bea Cukai.

    Biasanya jika sdh di rakit di sini, meski aslinya tuh barang adalah CBU, pasti konsumennya minta jaminan bahwa tdk ada spare-part lokal yang di gunakan di unit CBU tsb. Juga nilai prestisenya sdh ngk ada lagi dung sebagai unit CBU πŸ™‚

    Beda dengan unit CKD yang ada prosentasi pemakain spare part lokalnya.

    Guest
  23. gampang kalo mau batesin impor barang, cukup gedein pajeknya aja. atau ya kayak India, perusahaan dari luar harus menggandeng perusahaan lokal kalo mau berdiri di Indonesia. dan pengusaha Indonesianya harus jujur dan gak mata duitan (baca cari untung doang).

    liat aja India, Kawak, Suzi, Honda harus gandeng perusahaan lokal India dan transfer ilmu buat bisa masuk ke pasar India. bahkan Kawak akhirnya jualan produknya via Bajaj sebagai “murid”-nya.

    tinggal sekarang Indonesia-nya mau apa kagak, itu aja..

    Guest

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.