Breaking : Menurut WADA, Indonesia boleh Selenggarakan MotoGP dan WSBK

TMCBLOG.com – World Anti-Doping Agency ( WADA ) telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa Indonesia Diperbolehkan menyelenggarakan gelaran Balap MotoGP di 2022 dan WSBK di 2021 Walaupun secara umum Indonesia bersama Thailand dan Korea Utara Masih dalam daftar Negara Negara yang non-compliant / tidak patuh terhadap regulasi WADA.

Dalam Regulasi WADA, negara negara yang kedapatan dikonfirmasi dan diputuskan masuk dalam List ketidak-patuhan ini memiliki beberapa Konsekuensi. Dua di antara konsekuensi ini adalah Atletnya tidak bisa membawa nama, bendera dan lagu kebangsaan di arena Olahraga serta Negara tersebut tidak diperbolehkan menyelenggarakan Kegiatan Olahraga yang sifatnya regonal, kontinental, maupun Dunia ( Internasional).

Namun begitu dalam Penjelasannya kepada Jurnalis Crash.net, Peter McLaren, Juru Bicara dari WADA menjelaskan bahwa Karena secara umum Keputusan Pemberian Hak Menjadi Host Kejuaraan MotoGP dan WSBK ( dalam hal ini kontrak Multi-tahun penyelenggaraan MotoGP dan WSBK )  telah terjadi sebelum Keputusan non-compliant dari WADA, Maka Kejuaraan MotoGP, WSBK ( dan mungkin apapun Penyelenggaraan lainnya seperti Juga  MXGP)  Karena telah di tanda tangani Kontraknya sebelum putusan WADA ini maka tetap diperbolehkan untuk diselengarakan di Indonesia.

Namun Begitu menurut WADA, tidak ada perjanjian baru yang dapat / Boleh ditandatangani sampai hadirnya status ‘pemulihan kembali’ terhadap Status non-compliant ini. Dan mengenai Atlet /pembalap secara umum sanksinya masih jelas bahwa lagu Nasional masih bisa dinyanyikan dalam kejuaraan ketika ada Pembalap Di Kejuaraan motoGP/ WSBK dari Indoensia yang juara, namun Bendera resmi tidak bisa dikibarkan ( Seperti di Podium Misalnya )  “Tidak akan dapat dikibarkan di kejuaraan regional, kontinental atau dunia, atau acara yang diselenggarakan oleh Organisasi Acara Besar, selain di Olimpiade dan Paralimpiade sampai pemulihan kembali “

FYI Ketidakpatuhan Indonesia adalah, “akibat ketidaksesuaian dalam menerapkan program pengujian yang efektif” yang diterjemahkan dalam hal teknis sebagai ‘ pelaporan hasil test Anti doping ‘ . Sementara Kertidak patuhan Thailand adalah karena, “kurangnya implementasi penuh dari Kode [WADA] versi 2021 dalam sistem hukum mereka”. 

Taufik of BuitenZorg | @tmcblog